Manuver Politik Jelang Penetapan Pilpres

indopos.co.id - Ada udang di balik batu soal desakan agar Partai Golkar mempercepat musyawarah nasional (Munas). Pasalnya, sebuah manuver mengincar jatah kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Ma’ruf.

"Tidak ada peristiwa politik yang dihadapi Golkar saat ini, yang ada tentang menunggu keputusan MK (Mahkamah Konstitusi, Red) tentang Pilpres dan Pileg," kata Ketua DPD Partai Golkar Jawa Barat, Dedi Mulyadi saat dihubungi, Senin (24/6/2019).

Dedi mengatakan, saat ini tidak ada hal mendesak yang membuat Partai Golkar harus segera menggelar Munas. Sebab itu, desakan Munas Partai Golkar dinilai merupakan manuver sejumlah pihak mengincar jatah kursi menteri di pemerintahan Jokowi-Maruf.

Peristiwa lain, kata Dedi, yakni menunggu perumusan dan penetapan kabinet yang merupakan hak prerogatif presiden. Termasuk memilih tokoh Golkar yang memiliki kapasitas dan jabatan untuk menjadi menteri. "Munas itu agenda pembicaraan Golkar menghadapi 2024. Karena bicaranya lima tahun ke depan tidak mesti tergesa-gesa bulan Oktober," imbuhnya.

Sebab itu, Munas yang dalam jadwal baru akan digelar Desember 2019 menurutnya tinggal dipatuhi seluruh pihak secara normal. "Kalau ingin bulan Oktober berarti ada pihak-pihak yang kesengsem memiliki peran politik di bulan Oktober hubungannya dengan presiden, urusan kabinet," kata Dedi Mulyadi.

Anggota Dewan Pembina Partai Golkar, Fahmi Idris juga mengaku, belum melihat adanya urgensi yang mendesak pergantian ketua umum. Menurut Fahmi, percepatan Munas Golkar belum diperlukan. "Sejauh yang saya ketahui, percepatan Munas manakala ada sesuatu hal yang mendesak diselenggarakan Munas," kata Fahmi, Senin (24/6/2019).

Namun, sampai sekarang, Fahmi mengatakan, Golkar masih dalam posisi aman. Munas tidak bisa dilaksanakan hanya karena desakan beberapa DPD karena hasil Pileg 2019 yang memburuk. "Itu kan biasa saja," kata Fahmi. "Munas itu tetap berlangsung sebagaimana ditetapkan setahun yang lalu. Menurut saya, enggak ada alasan diselenggarakan Munas."

Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto pun tak ambil pusing dengan desakan sejumlah kader agar pelaksanaan munas dipercepat. Dia menegaskan, berdasarkan ketetapan partai, Munas baru akan digelar pada Desember 2019. "Ya, kan kita konstitusi partai jelas, mekanismenya jelas," kata Airlangga di Jakarta, Senin (24/6).

Menteri Perindustrian itu menyebut, Munas Golkar selalu diselenggarakan pada Desember. Itu dilakukan sejak kepemimpinan Aburizal Bakrie sampai Setya Novanto. Karena itu, Airlangga menekankan tak ada alasan untuk mempercepat munas Golkar.

Sedangkan Wakil Koordinator Bidang Pratama Partai Golkar Bambang Soesatyo (Bamsoet) mengaku tidak masalah Munas dipercepat atau sesuai jadwal. Apalagi, dirinya sudah mendapat dukungan untuk maju sebagai calon Ketum Partai Golkar.

Menurutnya, dukungan itu tidak saja datang dari kader muda, namun juga dari para kader senior partai berlambang pohon beringin. "Mereka menyambut positif, mereka menginginkan sebanyak-banyaknya kader yang mencalonkan diri, karena semakin banyak kader yang mencalonkan diri dalam kontestasi itu menunjukkan kaderisasi di partai ini berjalan dengan baik," kata Bamsoet - sapaan akrab Bambang - di Kompleks Parlemen, Senayan, Senin (24/6/2019).

Kendati begitu, dirinya baru akan memutuskan pascaadanya keputusan dari MK mengenai sengketa Pilpres, apakah akan maju atau tidak dalam bursa pencalonan pucuk pimpinan partai yang identik dengan warna kuning itu. (aen)

Source : https://indopos.co.id/read/2019/06/25/179096/desakan-munas-untuk-incar-jatah-menteri

488
Manuver Politik Jelang Penetapan Pilpres

Source:MSN

Manuver Politik Jelang Penetapan Pilpres

Manuver Politik Jelang Penetapan Pilpres

Source:MSN

Manuver Politik Jelang Penetapan Pilpres